Kemenkumham Jateng Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

SEMARANG - Salah satu penilaian reformasi birokrasi (RB) ialah menilai kinerja kualitas pengelolaan arsip yang diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan.

Atas dasar tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksana Kearsipan pada Bapas Kelas I Semarang dan Lapas Perempuan Kelas II A Semarang, pada Rabu (14/06/2023).

Baca juga: Truk Bermuatan Benang Terbakar Dijalur Pecalungan - Subah

Hadir secara langsung dalam pelaksanaan monev ialah Kepala Bagian Umum, Budhiarso Widhyarsono didampingi Tim Monev yang terdiri dari Perwakilan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Direktorat Jenderal AHU.

Baca juga: Kalapas Purwokerto Bayu Irsahara Akan Tindak Tegas Pelaku Penyimpangan di Dalam Lapas

“Monev kearsipan ini bertujuan meninjau secara langsung terkait tata kelola, sarana prasarana dan kesiapan SDM terkait Kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis, ” ujar Budhiarso.

Mengawali paparannya, Arsiparis Muda, Dewi Haryati menjelaskan bahwa melalui monev ini Tim akan melakukan pengecekan terkait kesesuaian penyelenggaraan kearsipan pada  satuan kerja dengan kaidah yang ada.

Baca juga: Rutan Salatiga Sinergitas dan Kolaborasi Dengan PN Salatiga

“Walau nanti jika hasilnya pelaksanaan kearsipan sudah mengikuti dengan kaidah yang berlaku, kami harap satuan kerja tetap berusaha untuk memaksimalkan pelaksana kearsipan, ” ujar Dewi.

Kepala Bapas Kelas I Semarang, Sarwito mengapresiasi pelaksanaan monev dan akan memastikan bahwa Bapas Kelas I Semarang akan belajar dan menerapkan saran yang diberikan oleh tim Monev.

Baca juga: Kalapas Purwokerto Bayu Irsahara dan Tim SatOps Patnal Kemenkumham Jateng Lakukan Sidak Kamar Hunian WBP

Tak hanya di Bapas Kelas I Semarang, Tim Monev Kearsipan juga mengobservasi pelaksanaan kearsipan Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. 

“Yang harus diperhatikan oleh LPP Semarang terkait Pelaksanaan Kearsipan ialah SDMnya. Mungkin dapat dibuatkan surat perintah untuk penunjukan SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan kearsipan, ” ujar Arsiparis Pertama, Agung Darmawan.

Baca juga: Kabiro Hukerma Kemenkumham Berharap Humas Khususnya Pengelola PPID Memahami Cara Susun DIP dan DIK

Kegiatan dilanjutkan dengan mengobservasi langsung ruang-ruang arsip yang ada pada satuan kerja.

(N.Son/Hms)